SUNNIY SYIAH DALAM KHILAFAH ISLAMIYYAH

30 12 2009

Sekilas Tentang Sunni dan Syiah

Salah satu upaya kaum kafir memecah belah kesatuan dan persatuan umat Islam adalah mengadu domba kaum Muslim melalui isyu perbedaan madzhab, aliran kalam, kelompok, dan golongan.  Isyu ini terus mereka eksploitasi sedemikian rupa agar di tengah kaum Muslim bermunculan faksi-faksi yang siap saling menerkam dan melenyapkan.  Melalui agen-agennya, kaum kafir terus menanamkan fanatisme dan sentimen madzhab, kelompok, dan golongan, agar kaum Muslim sibuk memusuhi saudara-saudaranya sendiri dan melupakan musuh sejati mereka, yakni orang-orang kafir yang terus memerangi Islam dan kaum Muslim siang dan malam.  Tidak hanya itu saja, kaum kafir juga tidak segan-segan membentuk faksi-faksi di tubuh kaum Muslim untuk menimbulkan saling kesesatan, perselisihan dan permusuhan di kalangan mereka.

Di antara isyu sentimen kelompok yang terus dieksploitasi untuk menghancurkan kesatuan kaum Muslim adalah isyu Sunni dan Syi’ah.  Isyu ini secara efektif digunakan oleh Amerika Serikat, pasca invasi di Irak, untuk memecah belah kekuatan kaum Muslim serta mengalihkan medan pertempuran sebenarnya, yakni berperang melawan tentara Amerika Serikat, ke arah perang antara kelompok Sunni dan Syiah.   Tidak hanya itu saja, Amerika Serikat juga mempersenjatai dan mendanai kelompok-kelompok di Irak untuk menimbulkan konflik internal di tubuh kaum Muslim.  Dengan cara seperti itu, perlawanan kaum Muslim menjadi lemah, dan eksistensi penjajahan Amerika Serikat di Irak bisa tetap bertahan hingga sekarang.

Padahal, kaum Sunni dan Syiah di Irak dan juga negeri-negeri Islam yang lain, sejak ribuan tahun yang lalu bisa hidup harmonis dan berdampingan satu dengan yang lain.  Tidak hanya itu saja, di sepanjang lintasan sejarah Khilafah Islamiyyah, kelompok Sunni dan Syiah, mendapatkan perlakuan yang sama, baik di depan hukum maupun politik.  Dalam batas-batas tertentu, pemikiran hukum dan kalam Sunni dan Syiah berkembang dan diakomodir dengan baik oleh penguasa-penguasa Islam pada saat itu.  Hal ini bisa dimengerti, karena Negara Khilafah adalah institusi politik yang bertugas mengatur urusan rakyat dengan syariat Islam, tanpa memandang lagi latar belakang agama, madzhab, golongan, suku, ras, dan lain sebagainya; dan menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.  Dalam konteks ri’ayah, Negara Khilafah berdiri di atas semua kelompok, golongan, dan agama, serta memberlakukan kelompok-kelompok tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat yang dilegalisasinya.  Negara Khilafah bukanlah Negara milik kelompok tertentu, madzhab tertentu, atau untuk agama tertentu, akan tetapi ia adalah institusi yang menaungi dan mengatur seluruh entitas yang ada di dalam Daulah Khilafah Islamiyyah tanpa terkecuali, berdasarkan syariah Islam.

Adapun konflik-konflik bersenjata yang terjadi di masa kekhilafahan jarang sekali disebabkan karena factor perbedaan pendapat dalam bidang fikih, madzhab, maupun kelompok, akan tetapi lebih diakibatkan karena intrik-intrik politik di pusat-pusat kekuasaan, riddah, dan  bughat.

Kemunculan dan Perkembangan Sunni dan Syiah

Kemunculan Sunni dan Syiah dapat ditelusuri dari intrik politik seputar siapa yang paling berhak menggantikan kedudukan Nabi saw sebagai kepala Negara.  Pada awalnya, persoalan ini tidak pernah menyulut pertikaian di antara para shahabat, kecuali hanya percikan-percikan belaka.  Bahkan, para shahabat tidak pernah menjadikan masalah tersebut sebagai alat untuk menikam maupun menyerang shahabat yang lain. Hingga masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pun, persoalan siapa yang paling berhak menjadi Khalifah atau Imam, bukanlah penyebab yang menyulut terjadinya perang Jamal maupun perang Shiffin.   Akan tetapi, persoalan ini dieksploitasi sekelompok orang untuk memecah belah kesatuan dan persatuan kaum Muslim.

Sumber-sumber terpercaya dari kalangan Sunniy dan Syiah sepakat bahwa pihak yang menyebarkan benih-benih fitnah di kalangan kaum Muslim adalah orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, yakni ‘Abdullah bin Saba’[1].  Dialah orang pertama yang menyebarkan pemikiran-pemikiran beracun, seperti kedustaan atas nama Ahlul Bait, pendiskreditan terhadap Abu Bakar, Umar, dan ‘Utsman ra[2]; pengkultusan terhadap ‘Ali dan seruan untuk hanya berpihak kepadanya; penentangan terhadap Khalifah Utsman bin ‘Affan ra[3]; dan lain sebagainya.

Menurut Dr Amir An Najjar, ‘Abdullah bin Saba’ jualah yang memiliki andil dalam mengobarkan perang Jamal dan perang Shiffin.  Propaganda-propaganda sesat ‘Abdullah bin Saba’ menemukan momentumnya setelah majelis tahkim (Ramadhan, 37 H/657 Masehi) gagal menyelesaikan pertikaian antara Khalifah Ali ra dan Mu’awiyyah bin ‘Abi Sofyan.  Gagalnya majelis Tahkim menyebabkan lahirnya kelompok Syi’ah (pendukung ‘Ali) dan Khawarij, kelompok yang memisahkan diri dari kelompok ‘Ali maupun Mu’awiyyah.[4]

Di kemudian hari, perselisihan tersebut tidak hanya berpengaruh dalam membentuk sikap politik kelompok Syi’ah dan Khawarij; lebih jauh dari itu, juga memberikan andil dalam pembentukan pemikiran-pemikiran keagamaan mereka.  Intrik ini telah bergeser sedemikian jauh dari persoalan politik ke arah persoalan ideologis.  Lahirlah kelompok-kelompok yang mengembangkan ajaran-ajaran ekstrim yang tidak pernah dikenal oleh kaum Muslim sebelumnya; dan pada batas-batas tertentu sangat sulit dibedakan mana kelompok yang masih sejalan dengan ajaran Islam, dan mana yang telah menyimpang dari ajaran Islam (murtad).  Tidak berhenti di situ saja, sekte-sekte itu terpecah belah lagi menjadi sekte-sekte yang lebih kecil lagi.

Mengenai kelompok Syi’ah, kelompok ini terus berkembang dan tetap eksis hingga sekarang, dan yang paling menonjol adalah Syi’ah Itsnai ‘Asyarah (Syiah 12). Di samping Syiah 12, ada pula kelompok Syi’ah Imamiyyah (Syiah 6), Syiah Zaidiyyah, Kaisaniyyah, Ismailiyyah, Fathimiyyah, dan lain sebagainya.    Hampir seluruh kelompok Syi’ah menyakini sepenuhnya bahwa hak imamah telah ditetapkan oleh nash syariat kepada ‘Ali ra dan keturunannya.   Hanya saja, di antara kelompok-kelompok Syiah tersebut terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan siapa keturunan Ali ra yang berhak memegang tampuk imamah.   Syiah Imamiyyah Sittah berpendapat bahwa imamah adalah hak dari enam orang, yakni Ali bin Abi Thalib ra, Hasan bin ‘Ali, Husain bin ‘Ali, ‘Ali bin al-Husain, Mohammad bin Ali, , dan Ja’far bin Mohammad.  Sedangkan kelompok Syiah 12 menyakini ada dua belas imam yang telah ditetapkan untuk menduduki tampuk imamah.  Kelompok ini juga berpendirian bahwa Imam ke 12, yakni Mohammad bin Al Hasan (Al Mahdiy al-Muntadzar) telah lenyap pada tahun 260 H/874 M, dan akan kembali untuk mengatur bumi.   Pandangan berbeda diketengahkan oleh kelompok Syiah Zaidiyyah; yakni kelompok yang dinisbahkan kepada Zaid bin ‘Ali (w. 122H/740 M).  Kelompok ini berpandangan bahwa jabatan imam setelah wafatnya Imam ke V (Mohammad Al Baqir), lebih berhak dipegang oleh Zaid bin ‘Ali daripada Ja’far Ash Shadiq.  Dari sisi fikih dan aqidah, kelompok Zaidiyyah sangat dekat dengan ahlus sunnah.   Oleh karena itu, karya ulama Zaidiyyah juga sering dijadikan rujukan kalangan Sunniy.

Keyakinan kelompok Syiah, bahwa jabatan imamah telah ditetapkan berdasarkan nash, telah mendorong sebagian kelompok Syiah ekstrim untuk menolak legalitas kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khaththab, dan Utsman bin ‘Affan ra; bahkan mengkafirkan ketiganya karena telah menyelisihi wasiat Nabi saw; misalnya Syiah Sittah (6 Imam).  Sedangkan kelompok lain, berpandangan agak moderat; bahwa tiga khalifah sebelum ‘Ali ra hanyalah bermaksiyat, namun tidak sampai kafir.    Pandangan semacam ini diungkap oleh Ibnu Abi al-Hadid (w. 655 H/1257 M) dalam karyanya Syarh Nahj al-Balaghah, juz 4, hal. 520.  Sedangkan kelompok Zaidiyyah tidak sampai mencela, atau mencerca shahabat-shahabat besar seperti halnya kelompok-kelompok Syiah lainnya.  Kelompok Zaidiyyah memperlakukan para shahabat sebagaimana kelompok Sunniy.

Adapun mengenai kelompok Sunniy; keragaman pendapat di bidang fikih, ushul fikih, kalam, dan bidang-bidang lain juga sangatlah kaya.  Di bidang fikih, berkembang madzhab Hanafiy, Malikiy, Syafi’iy, Hanbaliy, Dzahiriy, dan lain sebagainya.  Di bidang ilmu tauhid, berkembang pemikiran Imam Asy’ariy, Maturidiy, Thahawiy, Bazdawiy, Asnawiy, Isyfirainiy, Al Ghazaliy, dan lain sebagainya.  Walaupun dalam banyak persoalan mereka berbeda pendapat, namun, ulama-ulama Sunniy telah menggariskan pokok-pokok keimanan yang tidak boleh diselisihi oleh kaum Muslim; yakni iman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, Kitab-kitabNya, Rasul-rasulNya, hari kiamat, serta qadla dan qadar.   Pandangan mereka terhadap persoalan Imamah atau Khilafah juga beragam.  Hanya saja, seluruh ulama Sunniy mengakui legalitas tiga khalifah sebelum ‘Ali ra, dan mengakui keadilan para shahabat Nabi saw, dan hak kekhilafahan tidak hanya di tangan ‘Ali ra dan keturunannya saja.   Sebagian madzhab Syafi’iy berpandangan bahwa khalifah harus dijabat oleh suku Quraisy, sebagian yang lain mensyaratkan harus seorang mujtahid, sedangkan yang lain khalifah boleh dijabat oleh siapa saja dari kalangan kaum Mukmin asalkan ia memiliki qudrah.  Dalam konteks kalam, pandangan Imam Asy’ariy dalam menyikapi ayat-ayat shifat berbeda dengan pandangan Imam Maturidiy.   Selain itu, pandangan dan perlakuan ulama-ulama Sunniy terhadap ahlul bait selalu bersandarkan kepada wasiat dan pesan Nabi saw.  Dalam pandangan ulama Sunniy, ahlul bait tidaklah terjaga dari dosa, alias ma’shum sebagaimana Rasulullah saw.  Hanya saja, ahlul bait mendapatkan kedudukan dan tempat yang sangat mulia di sisi kelompok sunniy, sebagaimana shahabat-shahabat besar Nabi saw yang lain.

Dalam lintasan sejarahnya yang panjang, keragaman pendapat yang terdapat pada kelompok Sunniy dan Syiah; pada batas-batas tertentu tidak pernah menyulut terjadinya konflik yang pelik, kecuali setelah isyu Sunniy dan Syiah ini dipolitisasi sedemikian rupa untuk menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kaum Muslim serta untuk kepentingan politik dan kekuasaan.  Namun, dari sisi pemikiran hukum maupun politik, kalangan Sunniy dan Syi’ah sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat, dan kedua kelompok ini bisa hidup berdampingan dan saling menghormati satu dengan yang lain.   Kenyataan ini bisa dilihat dari sikap para ulama kalangan Sunniy terhadap ulama Syi’ah, dan sebaliknya. Ulama-ulama mu’tabar dari kalangan Sunniy menempatkan ahlul bait [yang oleh kalangan Syiah dijadikan sebagai panutan dan pemimpin mereka] pada kedudukan yang tinggi dan mulia.  Ibnu Syihab Az Zuhri (50-123 H) seorang ulama besar dari kalangan Sunniy memberikan komentar terhadap ‘Ali Zainul ‘Abidin dengan ungkapan, “Maa raaituhu ahadan kaana afqaha min ‘Ali bin Al-Husain, wa laakinnahu kaana qaliil al-hadiits” [Saya belum menyaksikan seseorang yang lebih ahli dalam bidang hukum daripada ‘Ali bin al-Husain, hanya saja beliau ini sedikit berhadits”].   Ibnu Musayyab, seorang ulama besar Sunniy melukiskan kepribadian ‘Ali bin al-Husain, “Maa raaituhu awra’u minhu” [Saya belum menyaksikan orang yang lebih wara’ daripada beliau].   Simak juga bagaimana penilaian Mohammad bin Ali atau yang lebih dikenal dengan Abu Ja’far Al Baqir (w. 133 H) terhadap ‘Abdullah bin Umar (w. 73 H), “Wa lam yakun ahadun min ashhabiy Rasulillah saw, idza sami’a wa laa, wa laa min ‘Abdillah bin Umar [Diantara para shahabat Rasulullah, tak seorangpun bila mendengarkan sabda Rasulullah saw bersikap lebih hati-hati untuk tidak menambahi atau mengurangi daripada ‘Abdullah bin Umar]. [Ibnu Sa’ad, at Thabaqat, juz 2, hal. 125].  Sedangkan Imam Ja’far bin Ash Shadiq pernah menjadi guru Imam Abu  Hanifah (w. 150 H), dan Imam Malik bin Anas ra (w. 179 H).   Tidak hanya itu saja, Imam Ja’far Ash Shadiq ra juga dikukuhkan sebagai peletak dasar Madzhab Ja’fariy, dan Imam ke 6 bagi aliran Syi’ah 12.

Dari kalangan Syi’ah Zaidiyyah, kaum Muslim juga mengenal Zaid bin Ali ra. Pandangan-pandangan beliau mengenai syariat, hadits, dan shahabat-shahabat besar tidak ada bedanya dengan pandangan kaum Sunniy, kecuali dalam bidang imamah (kepemimpinan).   Zaid bin Ali (w. 122 H) lahir di Madinah al-Munawarah.  Beliau banyak belajar dari ulama-ulama Sunniy terkemuka, seperti Said ibn Musayyab, Abu Bakar bin ‘Abdurrahman, Urwah bin Zubeir, Ubaidillah bin ‘Abdillah, dan ulama-ulama besar Madinah lainnya. Syi’ah Zaidiyyah berkembang di wilayah Khurasan, dan pernah membangun kekuasaan Alawiyyah yang sangat kuat di wilayah Tabaristan (250-316 H) di bawah kendali Al Hasan bin Zaid Al Alawiy pada masa Khalifah Al Musta’in (248 – 252 H) dari Bani ‘Abbasiyyah.   Pengaruh kelompok ini di wilayah Yaman juga sangat kuat hingga pasca Perang Dunia II pada tahun 1948.  Kekuasaan Alawiyyah di wilayah Yaman ini dibangun oleh Al Qashim ibn Ibrahim para masa Khalifah Al Muntashir (247-248 H) dari Bani ‘Abbasiyyah.

Bukti lain yang menunjukkan bahwa perbedaan pendapat di kalangan Sunniy dan Syi’ah adalah kaum Muslim dari kalangan Sunniy dan Syi’ah yang hidup di daerah Kufah, Yaman, dan negeri-negeri Islam lain, bisa hidup berdampingan dengan damai dan harmonis.  Adapun konflik-konflik bersenjata yang terjadi di dalam sejarah kekhilafahan lebih diakibatkan karena alasan-alasan yang bersifat politis, semacam perebutan kekuasaan dan intrik-intrik politik.

Kebijakan Negara Khilafah Untuk Mempersatukan Kelompok Sunniy dan Syiah

Pada dasarnya, untuk menciptakan stabilitas Negara dan persatuan umat Islam yang sangat mejemuk dan beragam tersebut, sikap resmi Negara Khilafah dapat dijabarkan sebagai berikut;

  1. Mengakomodir pendapat dan pendirian mereka, semampang pendapat tersebut belum dianggap menyimpang dari ‘aqidah dan syariah Islam.  Kelompok-kelompok seperti ini tetap dianggap sebagai bagian dari kaum Muslim, dan diperlakukan layaknya kaum Mukmin.  Mereka diberi hak untuk menyebarkan pendapat dan pendiriannya di wilayah Khilafah Islamiyyah tanpa ada larangan sedikitpun.  Mereka juga diberi hak untuk mengakses jabatan-jabatan penting Negara Khilafah.
  2. Kelompok-kelompok yang telah menyimpang dari ‘aqidah Islamiyyah, atau terjatuh pada penakwilan-penakwilan yang sesat, maka terhadap kelompok seperti ini, dihukumi sebagai kelompok yang telah keluar dari Islam (murtad).  Kebijakan Negara Khilafah dalam masalah ini sangat jelas; yakni, menasehati mereka agar kembali kepada jalan yang lurus, menjelaskan kesesatan pendirian mereka dan memberi tenggat waktu untuk bertaubat,.  Jika mereka menolak, dan tetap dalam pendiriannya barulah mereka diperangi.
  3. Kelompok-kelompok pemikiran maupun kelompok-kelompok politik yang membangkang (bughat), melakukan tindak kerusakan (hirabah), memecah belah persatuan dan kesatuan jama’atul muslimiin, atau melakukan persekongkolan dengan kafir harbiy, mereka akan ditindak dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam atas pelanggaran yang mereka lakukan.
  4. Selain menegakkan sanksi yang tegas bagi kelompok-kelompok yang hendak merusak kesatuan kaum Muslim, dan instabilitas Negara, Khilafah juga melakukan upaya-upaya edukasi yang terus menerus mengenai pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan kaum Muslim, serta meninggalkan fanatisme kelompok yang berlebihan.

Kebijakan-kebijakan di atas telah dipraktekkan oleh para khalifah di masa keemasan Islam.   Misalnya, terhadap kelompok Khawarij, Khalifah Ali bin Abi Thalib ra tidak melarang mereka shalat di masjid.  Mereka juga diberi bagian rampasan perang sebagaimana kaum Muslim yang lain. Beliau juga tidak melancarkan peperangan terhadap mereka, kecuali jika mereka menyerang terlebih dahulu.  Ketika kelompok Khawarij kalah dalam peperangan, mereka tidak dikejar-kejar untuk dibinasakan.  Mereka dibiarkan kembali ke rumah masing-masing, dan mendapatkan perlakuan layaknya kaum Muslim, dan tetap mendapatkan keamanan dari beliau.[5] Sikap seperti ini juga ditempuh oleh Umar bin ‘Abdul Aziz terhadap kelompok Khawarij di masanya.  Beliau ra berdiskusi dengan mereka untuk memahamkan dan menasehati mereka agar kembali kepada jalan yang benar; dan jika mereka menolak serta melakukan pembangkangan barulah beliau mengirim pasukan perang.[6]

Pada masa kekhilafahan Bani Umayyah, tepatnya pada masa pemerintahan Mughirah bin Syu’bah, beliau tidak menggunakan kekuatan militer karena adanya perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat.  Jika ada orang berkata kepadanya bahwa seseorang beraliran Syiah atau Khawarij, ia pun menjawab, “Allah membiarkan mereka saling berbeda dan Allah pun akan menghukumi para hambanya yang bersalah”.[7] Akan tetapi, ketika kelompok Khawarij bergerak di Kufah, membuat kerusakan dan mengobarkan pembangkangan, beliau pun bersiap memerangi mereka.[8]

Kebijakan serupa juga ditempuh oleh para khalifah dari Bani ‘Abbasiyyah.  Khalifah al Muktafi pernah berkirim surat kepada Abu Sa’id al Janabi (seorang panglima perang dari Syiah Qaramithah) yang berisi penjelasan mengenai kesesatan kelompok mereka dan ajakan untuk menghilangkan perpecahan di antara umat Islam.  Khalifah Malik Syah juga pernah mengirim surat kepada kelompok Ismailiyyah untuk mengajak mereka kembali ke ajaran Islam yang benar.

Inilah kebijakan-kebijakan yang ditempuh para khalifah terdahulu untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di dunia Islam di tengah keragaman dan kemajemukan.  Akhirnya, dari seluruh uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwasanya kesatuan dan persatuan kaum Muslim hanya bisa ditegakkan secara hakiki, jika di tengah-tengah mereka ada seorang Khalifah yang akan mengatur urusan mereka dengan syariat Islam. [Wallahu A’lam bish Shawab]


[1] Untuk literature Syiah, bisa dibaca karya-karya Imam Al Kasyiy, An Nubakhtiy, dan lain-lain.  Sedangkan untuk literatur Sunniy dapat dibaca karya Imam Ath Thabariy, dan lain sebagainya.  Lihat, Imam Al Kasyiy, Rijaal al-Kasyiy, hal. 100-101.  Lihat juga Imam Thabariy, Tarikh al Muluk wa al-Umam, juz 5, hal. 90

[2] Lihat An Nubakhtiy, Firqatusy Syi’ah, hal. 43-44, Cet. Haidariyyah, Najaf, Iraq, 1959.

[3] Tarikh Syi’ah, Raudlatush Shafaa, juz 2, hal. 292.

[4] Dr Amir An Najjar, al-Khawarij: ‘Aqidatan wa Fikran wa Falsafatan [terj:Aliran Khawarij; Mengungkap Akar Perselisihan Umat, Penerbit Lentera, 1993, Jakarta.

[5] Lihat, Ibnu Atsir, Al Kaamiil, juz 3/169 dan 173; lihat pula Imam Ibnu Taimiyyah, Majmuu’ al Fatawa, juz 28/468.

[6] Lihat diskusi antara Umar bin ‘Abdul Aziz dengan mereka dalam Ibnu Atsir, Al Kaamil, juz 4/155-156.  Pada masa Abu Bakar ra, beliau ra bertindak tegas terhadap kelompok yang menolak pensyariatan zakat serta kaum murtadin yang bermunculan di jazirah Arab.  Sebagaimana ketentuan syariat, orang-orang yang murtad dari Islam harus dinasehati dan diberi tenggat waktu untuk bertaubat (kembali kepada Islam); dan baru diperangi jika setelah itu mereka masih saja membangkang.

[7] Ibnu Atsir, Al Kaamil, juz 3/210.

[8] Ibid, Al Kaamil, juz3/212


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: